Diduga Syarat Permainan, Awasi dan Soroti Pengadaan Sembako Dampak Inflasi di Kab. Bandung

www.transaksara.com

Pengadaan Sembako untuk Operasi Pasar Murah (OPM) pengendalian inflasi di 31 Kecamatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) dengan kisaran milyaran Rupiah, disinyalir ada permainan yang harus di evaluasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Pasalnya, pengadaan sembako untuk operasi pasar murah (OPM) bersubsidi Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2022 tidak dijelaskan secara rinci oleh Kepala Dinas Industri dan Perdangan, Diki Anugrah, pada saat Louncing Distribusi Operasi Pasar Murah di Kecamatan Soreang. Senin 7 November 2022.

Seusai Kegiatan, Kepala Dinas Industri dan Perdagangan, Diki Anugrah, mengatakan, pengadaan Sembako untuk OPM subsidi bekerja sama dengab Bulog yang mempunyai payung hukum dalam rangka subsidi di setiap daerah.

“Pengadaan Sembako untuk operasi pasar murah, kita kerja sama langsung dengan Bulog, karena sifatnya pengendalian inflasi, jadi sifatnya langsung semua sama Bulog,” kata Kadis Indag Diki Anugrah dihalaman Kantor Kecamatan Soreang. Senin 7 November 2022.

Seperti halnya dijelaskan oleh Bupati Kabupaten Bandung, H. Dadang Supriatna, mengatakan, bahwa 10956 paket sembako yang terdiri dari beras premium 5 kg, 3 kg Gula Putih dan 3 Liter minyak Goreng kalau dijumlahkan harga per paket,sebesar RP. 160.000 dan disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, RP. 91.750 setiap rumah tangga rentan miskin hanya membayar RP. 68.750.

“Kita subsidi hampir 60 persen, sehingga inflasi dikabupaten Bandung akan tetap terkendali dan pada akhirnya, masyarakat Kabupaten Bandung akan tetap sejahtera,” pungkasnya.

(transak)

Penulis/Pewarta: Koko Asmara
Editor: Koko Asmara
©2022 TRANSAKSARANEWS.COM